Kami Membenci Kolonialisme Indonesia Diatas Tanah Papua

Solidaritas Timor Leste untuk Papua Merdeka

Untuk melawan praktek-praktek kolonialisme di dunia. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perjuangan kami perjuangan damai, kami tidak menggunakan kekerasan dan kami tidak menginginkan pertumpahan darah di atas tanah kami ini. kami selalu menyampaikan aspirasi dengan mematuhi sistem demokrasi yang dipaham dan dipraktekan di indonesia.

 
Ingat kami tidak membenci ciptaan Tuhan yang tinggal di atas tanah Papua, namun kami membenci praktek colonialism atau penjajahan di atas tanah Papua. kami hanya hadir untuk membebaskan bangsa Papua dari praktek penjajahan.
 
Kami ada turut mengambil bagian dalam missi PBB untuk mewujudkan dan menciptakan perdamaian dunia melalui aturan dan mekanisme PBB.

Kami tidak membenci manusia ciptaan Tuhan yang hidup di atas tanah Papua. Kami membawa missi revolusi di atas tanah Papua untuk memperoleh hak politik bangsa Papua yaitu penentuan nasib sendiri (Self Determination) melalui mekanisme Referendum dengan bermartabat untuk mengapus praktek kolonialisme di atas tanah Papua. kami hadir di atas tanah TL menjalankan amanat PBB, Komite Dekolonisasi

PAPUA MERDEKA
A luta Continua ! Berjuang Terus !
N.L / ARATILUKEPA

Nataniel Lobato 

 

Diposkan oleh Werene News

Lokasi: Timor-Leste

READ MORE -

Rayakan HUT KNPB Yang Ke VII, KNPB dan PRD Wilaya Nabire Gelar Ibada

SBT_Nabire;_Komite Nasional Papua Barat KNPB Wilaya Nabire Hari ini 19/11/2015 mengadakan Doa dan Ibada Merayakan Hari Ulang Tahun HUT KNPB Yang Ke VII dan menytakan dukungan Terhadap Kegiatan yang sedang Berlansung di Solomon Islands pada hari ini 19/11/2015.

Dari pantauan media kami, Romario Yatipai Aktivis Papua Merdeka yang ikut hadir dalam Kegiatan memberikan memberikan atau menjelaskan Sejarah berdirinya KNPB dan sejarah berdirinya KNPB Wilaya Nabire. KNPB berdiri sebagai media Rakyat Papua, KNPB hadir hadir untuk media Rakyat Papua di seantero West Papua. Tegas Mario.

Lanjutnya, kecil, besar, sedikit, banyak, perlawanan terhadap pengisap, perakus, pemerkosa bumi papua yakni colonial, kapitalis, Tetap Jalan. KNPB bangkit, Rakyat Bangkit untuk kita lawan. Ajaknya.

Disamping itu Ketua KNPB Wilaya Nabire Anton Gobai  dengan tegas menyatakan, kami tidak akan pernah mundur, kami akan tetap digaris perlawanan bersama rakyat west papua. Lanjut Antong Ketua KNPB Wilaya Nabire, Kami mendukun semua kerja baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Dalam jumpa Pres Yang dilakukan, Ketua KNPB Wilaya Nabire Mengajak Kepada Rakyat Papua, Rakyat Papua Harus sadar dan bangkit bersama KNPB dan Lawan Penghancur yang sedang Melanda di West Papua. Tegasnya.

Dicela-cela Kegiatan Ketua Perlemend Rakyat Daerah PRD Wilaya Nabire Akulian Mote mengungkapkan, Kami Parlemen Rakyat Daerah PRD Nabire Mengucapkan selamat Ulang Tahun Kepada Komite Nasional Papua Barat, dan pada hari ini juga kami menegaskan, KNPB Wilaya Nabire dan PDR Nabire tidak pernah bubar atau tidak akan pernah bubar, kami akan melakukan perlawanan Memediasi Rakyat Papua di Wilaya Nabire, hingga papua Merdeka. Lanjut.

Lebih tegas Ketua PRD Nabire mengungkapkan Kami PRD dan KNPB Wilaya Nabire Tidak Buabar, kami tetap di garis perlawanan, maka isu-isu yang berkembang di luar mengatakan bawah  PRD dan KNPB wilaya Nabire bubar itu omong kosong. Isu-isu itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi kami tegaskan, PRD dan PNPB Wilaya Nabire masih ada dan akan terus media rakyat papua di wilaya nabire hingga tujuan kami tercapai yakni Papua Merdeka. Tegasnya. (Che DG)

Sumber : knpbnews

READ MORE -

Meliput Demo Wartawan Ditodong dan Dicekik Polisi

SuaraBintangTimur_SBT:-Hendak meliput aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua, salah satu wartawan tabloidjubi.com mendapat penganiayaan dari salah seorang anggota polisi yang hendak membubarkan massa demo tersebut.

Massa pendemo sendiri melakukan orasi di depan Kantor Pos Abepura, Kamis (8/10/2015). Selagi orasi, dua mobil truk milik Polres Jayapura datang dengan tiba-tiba dan langsung melakukan pembubaran dengan paksa tanpa ada negosiasi terlebih dahulu dengan para demonstran.

Pembubaran massa pendemo dipimpin langsung oleh Wakapolres Jayapura Kota, Komisaris Polisi (Kompol) Albertus Andreana. Abeth You wartawan tabloidjubi.com yang mendapatkan intimidasi menjelaskan awalnya dirinya melihat para mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Fajar Timur yang kebetulan merupakan massa aksi dipukul dan ditarik oleh aparat kepolisian maka dirinya dengan spontan mengambil kamera untuk mengabadikan momen tersebut.

Namun tiba-tiba salah satu anggota polisi datang menghampirinya dan mengambil kamera dari tangannya. “Saya sempat mengatakan bahwa saya adalah wartawan, namun tidak diindahkan oleh polisi tersebut. Dia langsung menghapus semua foto yang sempat saya ambil,” katanya kepada Jubi.
Abeth You menambahkan, dirinya juga sudah mengeluarkan kartu pers sebagai identitas diri bahwa dirinya adalah wartawan namun tidak diindahkan oleh aparat keamanan. “Wartawan-wartawan apa?,” kata polisi tersebut yang ditirukan oleh Abeth You. “Saya juga sempat dicekik dan ditodong dengan senjata serta disuruh naik ke dalam truk. Waktu kamera saya diambil, saya sempat bicara sama Wakapolres kenapa kamera saya diambil saya inikan wartawan namun tidak dihiraukan oleh Wakapolres,” ujar Abeth You.

“Setelah semua foto dihapus oleh anak buahnya baru Wakapolres datang ke saya dan meminta maaf atas perlakuan anak buahnya. Saya tidak terima maafnya. Yang mau saya tanyakan apa salah saya, sampai mau rampas semua atribut yang saya kenakan sebagai seorang jurnalis?” katanya.
Victor Mambor, salah satu pemegang sertifikat ahli pers Dewan Pers menyebutkan praktek seperti ini sering terjadi pada wartawan-wartawan asli Papua. Selama ini, kata Mambor, kalau wartawan asli Papua meliput demo, selalu dianggap sebagai pendemo dan diperlakukan dengan kasar, walaupun sudah menunjukkan kartu identitas kewartawanan mereka.
“Ini diskriminasi. Polisi adalah aparat penegak hukum. Tapi kok tidak tahu hukum?” tanyanya.

Lanjut Mambor, UU Pokok Pers Tahun 1999 pasal 4 ayat tiga jelas menyebutkan “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,”.
“Dan pasal 8 ayat 1 berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),” tambah Mambor.

Menurutnya, polisi harus lebih profesional dalam menangani aksi demonstrasi massa. Jangan membubarkan seenak hati, menganiaya orang dan menangkap orang.

“Dalam kasus ini, polisi adalah pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi praktek jurnalistik. Penegak hukum itu harus tahu hukum,” ulangnya lagi.
Ditempat terpisah, Wakapolres Jayapura Kota Kompol Albertus Andreana dihadapan massa pendemo yang melakukan pertemuan di ruang pertemuan Polsek Abepura mengataka bahwa apa yang dilakukan pihaknya adalah masalah miskomunikasi. “Ini hanya masalah miskomunikasi, memang ada surat masuk tetapi tidak menyertakan jumlah massa yang turun ada berapa.

Saya secara pribadi meminta maaf kepada pihak pendemo atas apa yang telah terjadi. Sebagai polisi, kami akan melakukan pembenahan kedalam atas kasus ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut Olga Hamadi dari KontraS Papua mengatakan bahwa apa yang dilakukan massa pendemo tidak anarkis. “Seharusnya ada yang namanya negosiasi antara pihak aparat keamanan dengan massa pendemo. Bukan datang langsung main pukul, dan menahan orang dengan sembarangan. Massa tidak melakukan aksi anarkis, malah pihak kepolisian-lah melakukan tindakan anarkis. Untuk itu, saya minta kepada pihak kepolsian untuk merubah sikap dan intropeksi diri agar hal ini jangan sampai terulang lagi,” katanya dalam pertemuan tersebut.(Degoo)

READ MORE -