 |
| This July 30, 2010 photo shows Felip Karma, a Papuan political prisoner sentenced to 15 years in jail for raising a banned separatist flag in Papua province, lying on a hospital bed in Jakarta, Indonesia. He returned to prison after surgery for a potentially life-threatening prostate ailment that had been denied for nearly a year. (AP Photo/Niniek Karmini). |
Para tahanan kabarnya akan ditawarkan grasi sebagai bagian dari prioritas poin di bawah pemerintah "otonomi khusus ditambah program".
"Presiden telah berjanji untuk menawarkan grasi dan kebebasan bagi narapidana yang terlibat dalam politik kebebasan Papua," kata Yunus Wonda, seorang wakil ketua legislatif provinsi.Yunus mengatakan bahwa presiden telah membuat janji dalam pertemuan baru-baru di kediaman pribadinya di Cikeas, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Papua termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe.
"Presiden menyampaikan langsung kepada kami selama dialog di Cikeas pada 29 April," kata Yunus.Ada diperkirakan bisa sampai dengan 50 tahanan politik Papua saat ini dipegang secara nasional.
Website papuansbehindbars.org daftar 40 orang dan tindak pidana yang mereka dihukum, termasuk menaikkan dilarang Morning Star separatis bendera, pengkhianatan dan mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa seperti "hari perayaan masyarakat adat" dan "anti-Freeport demonstrasi.
"Legislatif Papua memprioritaskan pembebasan mereka sebagai bagian dari diskusi dengan presiden tentang pemberian otonomi meningkat, atau "plus otonomi khusus," ke provinsi.
"Pelepasan tahanan politik adalah salah satu poin penting di bawah otonomi ditambah khusus yang diusulkan kepada kepala negara," kata Yunus.
"Presiden tidak keberatan dan siap untuk menawarkan grasi," katanya, menambahkan bahwa tahanan politik akan menerima fasilitas dan pekerjaan dari pemerintah setelah mereka dibebaskan.
"Diharapkan bahwa tahanan politik akan bergabung dengan rakyat Papua dalam pengembangan [proses] untuk menciptakan kemakmuran," katanya.Di bawah otonomi khusus ditambah program, pemerintah pusat akan memungkinkan Papua untuk sepenuhnya mengelola sumber daya alamnya sendiri, Yunus menambahkan.Dia mengatakan bahwa presiden akan menyatakan grasi yang dijanjikan pada bulan Agustus bertepatan dengan kunjungannya ke Papua untuk meresmikan otonomi khusus ditambah Program.
"Presiden akan datang ke Papua untuk menyerahkan otonomi khusus ditambah kesepakatan bahwa semua orang Papua yang merindukan.
"Rencananya presiden untuk mengakhiri penahanan politik tampaknya tidak telah disampaikan kepada polisi di Papua, namun. Seperti baru-baru Senin pekan lalu, polisi di Jayapura menangkap empat aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) karena mereka memegang rally memprotes pelanggaran HAM di Papua.Menurut komentar oleh juru bicara Polda Papua Kombes. I Gede Sumerta Jaya seperti dikutip dalam suarapapua.com, salah satu dari mereka, ketua KNPB Victor Yeimo, tetap dalam tahanan karena dia sudah dicari oleh polisi dalam kaitannya dengan waktu penjara yang belum terlayani karena keyakinan sebelumnya untuk menunjukkan pada tahun 2009.
di terjemahan oleh mahasiswa papua yang kulia di Stimik Akakom Yogyakarta (Desederius Goo). yang di tulis di sumber yang yang di bawah ini:
sumber : jakartaglobe.com
0 Comments