Indonesia didesak untuk membuka wartawan asing masuk ke Papua Barat

Pada peluncuran World Report 2014 pada hari Rabu , Human Rights Watch meminta pemerintah untuk mencabut larangan wartawan asing memasuki provinsi volatile Papua dan Papua Barat.

Laporan ini menjelaskan beberapa aksi kekerasan antara pasukan keamanan negara dan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) aktivis yang terjadi di dua provinsi tahun lalu yang menewaskan sedikitnya 11 tewas .

Berbicara pada peluncuran laporan di Jakarta , peneliti HRW Indonesia Andreas Harsono mengatakan polisi dan militer terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan relatif impunitas di Papua .

Pada tahun lalu , aktivis kemerdekaan Papua yang damai telah mengalami kekerasan berlebihan - dan kadang-kadang fatal - pengobatan dari pasukan keamanan negara , katanya .

Menurut organisasi berbasis di New York , saat ini terdapat 70 orang Papua di penjara karena keterlibatan damai mereka dalam gerakan kemerdekaan Papua , meskipun klaim pemerintah tidak ada tahanan politik di penjara-penjara Indonesia .

Dalam pernyataannya , Andreas menyerukan pembebasan tahanan politik ini , serta sekelompok aktivis Maluku yang dipenjarakan karena perbedaan pendapat damai di kepulauan Maluku di dekatnya .

HRW meminta partai politik yang mencalonkan dalam pemilihan nasional yang akan datang untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan akses terbatas ke Papua dan Papua Barat untuk wartawan asing , mempertanyakan apa pemerintah Indonesia harus bersembunyi dari dunia luar .

Dalam dua tahun terakhir , hanya tiga organisasi berita internasional diberi akses ke provinsi Papua di bawah pengawasan pengawal resmi .

Tekanan internasional meningkat bagi pemerintah untuk membuka pintu ke Papua , membebaskan para tahanan politik dan menghentikan bentrokan antara pasukan keamanan negara dan pemberontak OPM dicurigai .

Parlemen Eropa akan bertemu di Brussels hari ini untuk sidang pada situasi hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat.

Aktivis Papua memanjat dinding Konsulat Australia di Bali selama KTT APEC tahun lalu , ketika para pemimpin dunia dari seluruh wilayah Asia - Pasifik berada di negara itu, dalam upaya untuk berkonsultasi dengan para pemimpin tentang perjuangan mereka .

Namun, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak permintaan mereka dan bersumpah bukan untuk berdiri oleh pemerintah Indonesia .

Sumber : www.solomonstarnews.com