Mari Turun Jalan, Suksesan Acara Dengar Pendapat soal HAM Papua di Parlemen Eropa, Kamis 23 Januari 2014.

Tahun 2014 akan menjadi tahun yang begitu penting dalam menentukkan hak hidup bangsa Papua Barat. Kenapa tidak. Tahun ini di awali dengan kunjungan Menteri-Menteri Luar Negara-Negara Melanesia. Kehadiran mereka sangat bersejarah, karena sekalipun pemerintah Indonesia mangalihkan agenda kunjungan. Semula dimaksud untuk mengujungi rakyat Papua yang hidup dibawah penjajahan Indonesia sejak 1 Mei 1963. 

Mereka tiba jam pagi-pagi buta langsung menuju Hotel yang sudah disiapkan dengan mempergunakan nama pejabat Indonesia. Saat Gubernur Papua menyarankan sebaiknya delegasi berjumpa dengan DPRP dan MRP, Kapolda Papua potong dengan katakan tidak ada dalam agenda dan langsung di arahkan ke Kantor Bank Pembangunan Daerah, dimana sudah ditunggu orang-orang Papua, pembela kepentingan kolonial yang dikenal sebagai Kelompok Merah Putih. Dari sana, diterbangkan dengan Heli Kopter ke Bandar Udara Sentani untuk selanjutnya menuju Ambon dalam perjalanan balik ke Jakarta. 

Rakyat Papua yang sudah bentuk Panitia, keliling bawah piring adat sesuai budaya melanesia. Tamu yang di tunggu di kawal mati. Rakyat yang hendak mengelar upacara adat di tahan, mahasiswa yang kecewa cuma bisa pidato di depan Kampus Uncen sambil bakar ban tanpa protes. Ketua Komisi A yang mencakup urusan luar negeri cuma bisa mencaci orang-orang Papua binaan Indonesia yang memenuhi ruang pertemuan. 3 menit waktu yang diberikan kepadanya, ia bisanya cuma protes dan keluar bersama Ketua MRP yang mengungkapkan perasaan yang sama.

Kini, di Eropa muncul perhatian yang sama. Komisi Hak Asasi Manusia dari Parlemen Uni Eropa akan menggelar acara dengar pendapat tentang Hak Asasi Manusia di Papua, pada hari Kamis 23 Januari 2014. Anda bisa menyaksikan jalannya sidang melalui televisi di sini: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?committee=DROI.

Hearing ini memperlihatkan bahwa bahwa Indonesia memang penjajah yang tidak tahu menghormati hak-hak dasar dari masyarakat Papua yang di jajah sejak tahun 1963. Tentu saja, Menteri Luar Negeri Papua New Guinea tidak melihat adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam perjalanan ekstra ketat di Papua. Namun tidak usah heran karena Menteri Luar Negeri mengakui secara jujur akan fakta masalah Hak Asasi Manusia di Papua sebagai satu-satunya daerah yang di larang bagi orang luar. Situasi ini di gambarkan sebagai journalist dead zone dalam film documenter yang dibuat dengan melibatkan Bintang Film Hollywood, Ryan Fillippe. Saksikan melalui jaringan internet:www.isolated.tv

Untuk mensukseskan acara ini saya hendak mengajak semua orang Papua maupun yang peduli akan masalah HAK Asasi Manusia, untuk mengirim surat kepada anggota Parlemen Uni Eropa. Nama mereka bisa didapatkan melalui webside UNI Eropa. Kedua, anda juga bisa melakukan lobby ke berbagai media nasional dan internasional agar mereka mewartakan pertemuan ini. Perlu dilakukan demo damai di berbagai daerah dengan membuka kembali kuburan-kuburan kejahatan kemanusian dan atas nama korban kita menuntut keadilan. Kemudian pasang tv yang besar di tempat-tempat umum dan saksikan bersama. 

Selamat berjuang dalam damai
Papua Merdeka.

 

Sumber: Facebook Tuan Okto Mote  www.malanesia.com