 |
| Ilustrasi (jubi) |
Wamena, 14/5 (Jubi) – Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH, menilai Perbankan Jayawijaya terkesan diskriminatif dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Bupati, jika orang Papua yang mengajukan kredit selalu dihambat sementara orang Non Papua berapapun pengajuan kreditnya diakomodir.
Hal tersebut disampaikan bupati kepada wartawan di Wamena belum lama ini. Perbankan, kata Bupati hadir di Papua untuk memberdayakan orang Papua sementara pemerintah menyediakan fasilitas agar masyarakat bisa memperoleh akses namun kondisi di Jayawijaya tidak demikian.
”Sebenarnya dana UMKM itu ada tapi selama inikan terkesan pili kasih begitu. Kalo orang-orang papua yang mengajukan kredit itu selalu diperhambat tapi orang non papua berapa puluh juta pun bisa dikasi padahal perbankan hadir di papua untuk memberdayakan orang-orang papua,” Ujar Bupati Wetipo.
Lanjutnya, padahal dana UMKM tersebut disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Jika perbankan merasa ada sesuatu yang kurang beres Wempi Wetipo mengajak perbankan tidak menutup diri dengan kondisi itu namun membuka diri dan minta pendapat kepada pemerintah untuk selanjutnya memberi peluang kepada masyarakat.
“Kalau memang ada masalah, perbankan jangan menutup diri, tetapi membuka diri. Kalau boleh minta pendapat sama kita. Fasilitas itu disiapkan pemerintah untuk rakyat, terus dana UMKM inikan juga disiapkan pemerintah, kenapa harus dihambat,” tanya Bupati.
Lebih jauh Wempi Wetipo Mengatakan dalam memajukan perekonomian masyarakat papua, satu perbedaan pandangan yang perlu dirubah adalah modal senilai 5 juta yang diberikan kepada orang papua mungkin saja tidak cukup, walaupun jika di luar Papua bisa dikembangkan menjadi satu usaha besar.
Sementara itu seorang pengusaha asli Papua, Hetty Penggu mengakui pihaknya mengalami perbedaan ini. Hetti mengatakan beberapa waktu ia lalu mengajukan kredit hingga 3 miliar Rupiah untuk 8 Ruko, namun tidak diakomodir dengan alasan usulan sampai 3 miliar harus melalui Perbankan Pusat. Tetapi belakangan diketahui ternyata ada orang lain yang bisa di akomodor dengan pengajuan yang sama bahkan lebih walau tidak harus ke Pusat.
“Saya waktu itu ajukan kredit 3 miliar untuk 8 ruko di Potikelek itu, tapi mereka bilang kalau 3 miliar kami tidak bisa itu harus ke pusat rekomendasinya. Ternyata orang non Papua ajukan 5 sampai 8 miliar, Bank bisa kasih.” kata Hetti (13/5).
Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut itu dari suaminya yang punya banyak teman pengusaha non papua. Sebagai Orang asli Papua Hetty Penggu mengaku kesal dengan perlakuan ini, sebab berbagai pihak bicara pemberdayaan orang Papua namun realita lapangan tidak mendukung hal itu.
“Saya bingung orang-orang semua bicara pemberdayaan tapi pemberdayaan seperti apa?” ungkap Hetti kesal. (Jubi/Ronny Hisage)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 Comments